Sekda Tak Kunjung Dilantik, Publik Bertanya: Pemalang Sedang Diarahkan ke Mana?
RABN.CO.ID, PEMALANG – Kabupaten Pemalang kembali mempertontonkan ironi birokrasi yang makin sulit dijelaskan dengan akal sehat. Di saat daerah sedang menghadapi tekanan fiskal, kebutuhan pelayanan publik yang meningkat, dan tuntutan percepatan pembangunan, kursi Sekretaris Daerah definitif justru dibiarkan kosong terlalu lama tanpa penjelasan yang terang kepada publik.Kamis (14/5/2026)
Yang muncul bukan kepastian, melainkan sunyi. Dan dalam politik birokrasi, diam sering kali lebih mencurigakan daripada gaduh.
Publik mulai bertanya: mengapa pelantikan Sekda definitif terus tertunda? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik tembok kekuasaan Pemkab Pemalang? Apakah ada tarik-menarik kepentingan yang lebih besar daripada kebutuhan masyarakat?
Pertanyaan itu wajar. Sebab dalam pemerintahan modern, komunikasi publik bukan aksesori seremonial. Transparansi adalah fondasi legitimasi. Ketika pemerintah memilih bungkam, ruang publik otomatis dipenuhi spekulasi. Dan semakin lama kekosongan itu dibiarkan, semakin kuat kesan bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan.
Situasi ini memperlihatkan satu hal yang telanjang: lemahnya kepemimpinan birokrasi dan buruknya manajemen pengambilan keputusan.
Pemerintahan terlihat berjalan tanpa arah yang pasti. Keputusan strategis seolah tertahan di meja politik, sementara roda organisasi dipaksa bergerak dengan rem tangan yang belum dilepas.
Padahal posisi Sekda bukan jabatan simbolik. Ia adalah otak administratif pemerintahan daerah. Dari koordinasi OPD, pengendalian program pembangunan, sinkronisasi kebijakan, hingga stabilitas birokrasi, semuanya bertumpu pada posisi itu. Ketika jabatan tersebut dibiarkan menggantung terlalu lama, yang lumpuh bukan hanya struktur, tetapi juga keberanian birokrasi untuk bekerja optimal.
ASN menjadi serba ragu. Pengambilan keputusan melemah. Koordinasi antarlembaga berjalan kaku. Program pembangunan kehilangan daya dorong karena mesin birokrasi bergerak tanpa navigator definitif.
Ironisnya, di tengah kondisi seperti itu, publik justru tidak mendapat penjelasan yang utuh.
Tidak ada komunikasi resmi yang mampu menjawab keresahan masyarakat. Pemerintah seolah berharap masyarakat lelah bertanya. Padahal demokrasi tidak dibangun di atas budaya diam, melainkan keterbukaan.
Pemikiran Niccolò Machiavelli dalam The Prince terasa relevan membaca situasi Pemalang hari ini.
Machiavelli pernah menulis bahwa kualitas seorang pemimpin terlihat dari orang-orang di sekelilingnya.
Pemimpin yang kuat akan dikelilingi orang kompeten. Sebaliknya, pemimpin yang rapuh cenderung lebih nyaman bersama figur yang patuh dan tidak mengancam posisi politiknya.
Di titik ini publik mulai membaca pola. Apakah keterlambatan pelantikan Sekda murni soal administrasi? Atau justru ada ketakutan menghadirkan figur birokrasi yang terlalu kuat, terlalu independen, dan terlalu sulit dikendalikan?
(Red/Frj)
Editor:Sofid
