Jembatan Miliaran Mangkrak, Jalan Rakyat Tenggelam: Ketika Nalar Pembangunan Ikut Banjir
RABN.CO.ID, PEMALANG – 29 April 2026 — Di Desa Kabunan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, sebuah ironi berdiri tegak. Jembatan penghubung yang dibangun dengan biaya miliaran rupiah diduga mangkrak,kini jadi sorotan tajam publik. Sementara itu, di jalur jalan Wora-wari—urat nadi ekonomi warga—air hujan datang seperti tamu tetap, merendam jalan, melumpuhkan aktivitas, dan mempermalukan logika pembangunan itu sendiri.
Pertanyaannya sederhana, tapi menohok: untuk siapa jembatan itu dibangun? Jika ia tak menghubungkan apa-apa selain angka di laporan anggaran, maka yang terjadi bukan pembangunan, melainkan simulasi pembangunan. Infrastruktur berubah jadi monumen kegagalan berpikir.
Warga tak butuh jargon, mereka butuh jalan yang bisa dilalui tanpa harus bertaruh dengan banjir. Setiap kali hujan turun, aktivitas ekonomi tersendat. Pedagang merugi, distribusi terganggu, dan waktu terbuang.Sementara itu, jembatan mahal berdiri seperti artefak—ada, tapi tak hidup.
Di titik ini, publik berhak curiga. Apakah perencanaan proyek dilakukan dengan nalar, atau sekadar formalitas administrasi? Apakah pengawasan berjalan, atau hanya jadi stempel belaka?
Karena yang terlihat di lapangan adalah ketidaksinkronan: satu proyek besar tak berfungsi, sementara kebutuhan paling mendasar warga justru diabaikan.
Pembangunan tanpa rasionalitas hanya akan melahirkan infrastruktur tanpa makna. Dan ketika uang rakyat dihabiskan untuk sesuatu yang tak memberi manfaat, maka itu bukan sekadar kelalaian—itu bentuk pengkhianatan terhadap akal sehat publik.
Pemangku desa tak bisa lagi bersembunyi di balik prosedur. Diam dalam situasi seperti ini bukan netral, tapi bentuk persetujuan terhadap kegagalan. Harus ada penjelasan terbuka: mengapa proyek ini mangkrak?
Di mana hambatannya? Siapa yang bertanggung jawab? Dan yang lebih penting, kapan ini akan diselesaikan?
Lebih jauh, persoalan banjir di jalur Wora-wari bukan hal baru. Jika setiap musim hujan masalah yang sama terulang, maka jelas ada kegagalan sistemik dalam tata kelola lingkungan dan infrastruktur.
Drainase yang buruk, perencanaan yang dangkal, dan minimnya antisipasi adalah kombinasi yang menghasilkan satu hal: penderitaan yang berulang bagi warga.
Kita tidak sedang membicarakan sekadar jembatan atau jalan. Ini soal cara berpikir dalam mengelola kepentingan publik. Jika prioritas dibalik—yang besar dikerjakan tapi tak berguna, yang mendesak dibiarkan—maka yang rusak bukan hanya infrastruktur, tapi juga etika pemerintahan.
Pada akhirnya, publik tak butuh janji baru. Mereka butuh keberanian untuk mengakui kesalahan dan bertindak cepat memperbaiki. Sebab jika jembatan miliaran itu tetap mangkrak dan jalan ekonomi terus tenggelam, maka yang benar-benar hanyut bukan hanya air hujan—tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap para pengambil keputusan.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak butuh penjelasan yang berputar-putar. Mereka hanya ingin satu hal sederhana: jalan yang tidak tenggelam, dan pemimpin yang tidak ikut tenggelam dalam alasan.
(Red/Frj)
Editor:Sofid
